You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Ahok: Hampir Semua Anggota Dewan Dukung Kebijakan DKI
Langkah Pemprov DKI menghapus anggaran sosialisasi sebesar Rp 8,8 triliun yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015, mendapat dukungan DPRD. Polemik tersebut ber.
photo Wahyu Ginanjar Ramadhan - Beritajakarta.id

Ahok: Hampir Semua Anggota Dewan Dukung Kebijakan DKI

Langkah Pemprov DKI menghapus anggaran sosialisasi sebesar Rp 8,8 triliun yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015, mendapat dukungan DPRD. Polemik tersebut berakhir setelah Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD Triwisaksana, Gubernur DKI Basuki T Purnama menggelar pertemuan di Balaikota, Senin (19/1).

Tadi sudah selesaikan masalah. Saya katakan, tidak semua anggota DPRD tidak sejalan dengan pemikiran eksekutif Pemprov DKI. 

"Tadi sudah selesaikan masalah. Saya katakan, tidak semua anggota DPRD tidak sejalan dengan pemikiran eksekutif Pemprov DKI. Ada yang tidak sempat datang, tetapi menghubungi saya untuk mendukung. Hampir semua anggota dewan mendukung kebijakan DKI. Tidak ada lagi pembelian barang-barang yang aneh," kata Basuki di Balaikota, Senin (19/1).

Basuki mengaku, adanya usulan anggaran yang dinamakan visi misi di dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI ini disebabkan terjadi kesalahan komunikasi antara Pemprov DKI dan DPRD.

DPRD Klarifikasi Soal Anggaran Siluman

Pemprov DKI pun menolak usulan anggaran siluman tersebut karena susunan alokasi anggaran telah dikunci di dalam sistem e-budgeting.

"Ya jelas dong. Masak tiba-tiba kami dapat surat usulan anggaran sosialisasi SK Gubernur, pembinaan, dan macam-macam? Enggak mau terima saya. Enggak ada lagi uang begitu," tegas Basuki.

Basuki mengungkapkan, usulan anggaran siluman telah dihapus karena Pemprov DKI tidak menghendaki Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kembali menemukan anggaran siluman dengan kegiatan fiktif di dalam APBD DKI seperti hasil temuan tahun lalu.

"Sebenarnya sistem e-budgeting sudah mulai diterapkan tahun 2014. Tapi, banyak oknum menolak. Pasti ada oknum Bappeda atau BPKD yang masih main dan ada oknum DPRD yang main kan? Kami enggak tahu, makanya kita masukkan saja anggarannya dengan sistem e-budgeting, (anggaran) yang aneh-aneh saya buang. Siapapun yang masih main anggaran, saya hajar bersama," ucapnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Kembali Raih Penghargaan dari Kemendag

    access_time18-11-2024 remove_red_eye3682 personFolmer
  2. Camat Duren Sawit Sosialisasikan Pilkada di KBT

    access_time16-11-2024 remove_red_eye1084 personNurito
  3. Derai Hujan Masih Membasahi Jakarta Hari Ini

    access_time17-11-2024 remove_red_eye949 personTiyo Surya Sakti
  4. Pj Gubernur Teguh Pastikan Jakarta Aman, Stabil dan Terkendali

    access_time20-11-2024 remove_red_eye929 personFolmer
  5. Hujan Ringan Basahi Jakarta di Akhir Pekan

    access_time16-11-2024 remove_red_eye922 personNurito